HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN TINJAUAN TENTANG HUKUM DAN UNDANG-UNDANGAN NO. 4 TAHUN 1992 DAN RUMAH SUSUN

| Senin, 20 November 2017

Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka sejak tahun 1945. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan, mempunyai lebih dari 17.000 pulau, baik yang dihuni ataupun tidak dihuni. Selain itu Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan manusia yang sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan. Sehingga dapat berdampak pada kebutuhan primer manusia yakni memiliki rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan bangunan yang menunjang kebutuhan manusia dalam pembentukan watak, produktivitas maupun jati diri. Di daerah perkotaan terutama Jakarta, kini banyak terdapat rumah susun. Rumah susun sendiri sudah menjadi pilihan sebagian warga di kota besar. Sejumlah alasan melatarbelakangi pilihan masyarakat, seperti, dekat dengan pusat kota, fasilitas lengkap, serta sistem keamanan yang lebih terjamin. Namun di balik berbagai kemudahan seperti yang disebutkan tadi, bukan berarti tinggal di rumah susun bebas dari masalah. Sejumlah keluhan penghuni rumah susun sudah menjadi hal yang jamak seiring dengan semakin banyaknya warga masyarakat tinggal di rumah susun. Jika dicermati, beberapa masalah yang berpotensi muncul dan perlu diantisipasi ketika tinggal di rumah susun.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul makalah  Masalah Rumah Susun sesuai materi yang di peroleh. Kajian ini dibuat sebagai salah satu cara untuk mengetahui lebih dalam mencermati masalah rumah susun dan termasuk undang-undang yang berlaku pada hal ini.

UU No 4 Tahun 1992 Tentang Pemukiman
 Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan penguasa atau peraturan. Hukum mengatur pergaulan masyarakat serta sebagai patokan kaidah penentuan, mengenai peristiwa tertentu yang keputusannya ditentukan oleh hakim berupa vonis dalam pengadilan.
Pada undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1992, merupakan perundangan tentang Pemukiman. Dimana pada pasal 1 ayat 3 dan 4 pemukiman yang dimaksud merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan  lingkungan    permukiman adala kawasan    perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Setiap warga negara mempunyai hak  untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur yang terdapat pada bab 3 perumahan pasal 5 ayat 1. Dan setiap warga negara mempunyai  kewajiban  dan tanggung  jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Hak untuk memiliki rumah bagi setiap warga negara merupakan tujuan dalam pembangunan nasional yang merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Lingkup pengaturan undang- undang ini meliputi penataan dan pengelolaan perumahan dari permukiman, baik di daerah  perkotaan maupun di  daerah  perdesaan,  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  dan terkoordinasi, yang menyangkut penataan perumahan meliputi  kegiatan  pembangunan  baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya, sedangkan yang menyangkut penataan permukiman meliputi kegiatan pembangunan baru,  perbaikan,  peremajaan,  perluasan,  pemeliharaan, dan pemanfaatannya. Penataan  perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan tentang rumah susun pada undang-undang No. 4 Tahun 1992 terdapat pada bab 3 tentang perumahan pasal 17 yang menyatakan peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan pidana tentang pembangunan rumah/ kawasan perumahan/ pemukiman terlampir pada bab 7 pasal 36


Masalah Rumah Susun
Di daerah perkotaan terutama Jakarta, kini banyak terdapat rumah susun. Rumah susun sendiri sudah menjadi pilihan sebagian warga di kota besar. Sejumlah alasan melatarbelakangi pilihan masyarakat, seperti, dekat dengan pusat kota, fasilitas lengkap, serta sistem keamanan yang lebih terjamin. Namun di balik berbagai kemudahan seperti yang disebutkan tadi, bukan berarti tinggal di rumah susun bebas dari masalah. Sejumlah keluhan penghuni rumah susun sudah menjadi hal yang jamak seiring dengan semakin banyaknya warga masyarakat tinggal di rumah susun. Jika dicermati, beberapa masalah yang berpotensi muncul dan perlu diantisipasi ketika tinggal di rumah susun.
Berdasarkan laporan YLKI ( Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia ) aduan soal buruknya tata kelola apartemen atau rusun merupakan yang tertinggi kedua di antara laporan-laporan lainnya yang masuk ke YLKI. Hal ini terjadi, dikarenakan pengelolaan dilakukan oleh pengembang bukan penghuni, banyak biaya operasional yang tidak transparan dan memberatkan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni Rusun juga tidak menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, serta menetapkan iuran bulanan secara sepihak tanpa terlebih dahulu menyampaikan rencana anggaran tahunan. Selain itu permasalahan yang terjadi, butanya terhadap undang-undang atau hukum yang berlaku pada rusun saat membeli rusun. Banyak konsumen yang tidak mendapat penjelasan jelas akan hak unit yang mereka tempati. Sebagai gambaran, ada konsumen yang tak dijelaskan bahwa unitnya berdiri di atas hak pakai, bukan hak guna bangunan, yang berarti harus perpanjangan. Perpanjangan ini yang kerap dibebankan pengelola ke penghuni. banyaknya kasus hukum di sektor perumahan tersebut menunjukkan lemahnya posisi tawar konsumen. Hak-hak konsumen banyak yang tak terlindungi karena pengelolaan dilakukan seenak hati dan tak transparan. Padahal setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dengan sengaja akan medapatkan pidana tertera pada bab 7 ketentuan pidana pasal 36.

Penyelesaian Masalah
Perumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun tidak diselesaikan secara tuntas. Padahal ini bisa dirumuskan secara tuntas, jika undang-undangnya dibagi dua. Satu dalam hal Pembangunan Rumah Susun dan satu undang-undang dalam hal Pengelolaan Rumah Susun. Karena itu, langkah strategis yang diambil oleh Kementerian PUPR adalah membuat Permen sebagai alternatif solusi yang cepat. Karena permen ini bisa sebagai delegasi dari PP, bisa juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian PURP. Sebagai langkah strategisnya cepat dikeluarkan Permen tentang Pengelolaan dan PPPSRS. Untuk ke depannya, selain PP Rumah Susun, Kementerian PUPR juga sedang mengerjakan Rancangan Menteri PUPR Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Pembangunan Rumah Susun Milik, dan Rancangan Permen PUPR Tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik, Revisi Permenpera No. 15/PERMEN/M/2007, Revisi Kepmenpera Tentang PPJB, Revisi Kepmenpera Tentang AD/ART, dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyediaan PSU Rumah Susun Milik.


 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum Undang- undang No 4 Tahun 1992 merupakan peraturan tentang pemukiman dimana setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki rumah yang bertujuan untuk pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman  yang  layak,  sehataman, serasi, dan teratur merupakan  salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan undang- undang ini meliputi penataan dan pengelolaan perumahan dari permukiman, baik di daerah  perkotaan maupun di  daerah  perdesaan,  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  dan terkoordinasi, yang menyangkut penataan perumahan meliputi  kegiatan  pembangunan  baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya, sedangkan yang menyangkut penataan permukiman meliputi kegiatan pembangunan baru,  perbaikan,  peremajaan,  perluasan,  pemeliharaan, dan pemanfaatannya. Dari sekian masalah yang terdapat di rumah susun, banyak ditemui permasalahan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan pengelolaan rumah susun itu sendiri.


Sumber :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman
 http://nasional.kompas.com/read/2011/04/17/12211539/Penghuni.Keluhkan.Masalah.Rumah.Susun website dibuka pada tanggal 19 November 2017, pukul 11.00 am





Baca selengkapnya »

TINJAUAN TENTANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN NO 28 TAHUN 2002 DAN PP NO 36 TAHUN 2005

| Senin, 09 Oktober 2017


Nama : Yuni Nofitasari 
NPM : 27315350
Kelas : 3TB04


Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka sejak tahun 1945. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan, mempunyai lebih dari 17.000 pulau, baik yang dihuni ataupun tidak dihuni. Selain itu Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan manusia yang sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan. Sehingga dapat berdampak pada kebutuhan primer manusia yakni memiliki rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan bangunan yang menunjang kebutuhan manusia dalam pembentukan watak, produktivitas maupun jati diri. Di daerah perkotaan ini banyak sekali bangunan melakukan kegiatan membangun tanpa memiliki IMB ataupun tidak memiliki surat izin yang lain dalam pembangunan tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan pendirian pembangunan administrative dan teknis terdapat pada perundang-undangan No 28/2002 serta aturan pelaksanaan pada perundang-undangan No. 36/ 2005.

PP No 28 Tahun 2002

 Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan penguasa atau peraturan. Hukum mengatur pergaulan masyarakat serta sebagai patokan kaidah penentuan, mengenai peristiwa tertentu yang keputusannya ditentukan oleh hakim berupa vonis dalam pengadilan.
Pada undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2002, merupakan perundangan tentang bangunan gedung. Dimana gedung yang dimaksud merupakan rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, rumah tinggal sementara untuk hunian dan bangunan lainnya. Perundangan ini menimbang pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangunan gedung penting sebagai tempat manusia  melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta    dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, dan diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.
Ketentuan umum pada perundangan No 28 Tahun 2002:
  • ·      Pada pasal 1 yaitu tentang apa yang dimaksud dengan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan, pemanfaatan bangunan, pemeliharaan/perawatan, pemeriksaan, pelestarian, pembongkaran, pemilik bangunan, penggunaan bangunan. Secara garis besar pada pasal ini merupakan gambaran secara umum tentang bangunan dan tindakan yang diberlakukan pada bangunan tersebut.
  • ·        Pada pasal 2, 3 dan 4 menerangkan asas, tujuan dan lingkup bangunan.
  • ·         Pada pasal 5 dan 6 menerangkan fungsi bangunan gedung.
  • ·         Pada pasal 7 dan 8 tentang persyaratan administratif bangunan gedung (hak atas tanah, status kepemilikan dan lain sebagainya)
  • ·         Pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 tentang persyaratan tata bangunan (persyaratan peruntukan)
  • ·         Pada pasal 14 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung ( penampilan bangunantata ruang dalam dan lain sebagainya)
  • ·         Pada pasal 15 tentang persyaratan pengendalian dampak lingkungan (berlaku pada bangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan)
  • ·         Pada pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 tentang persyaratan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan                    kemudahan)
  • ·         Pada pasal 33 tentang persyaratan bangunan gedung fungsi khusus.
  • ·         Pada pasal 34, 35, 36 tentang penyelenggaraan bangunan gedung secara umum
  • ·         Pada pasal 37 tentang penyelenggaraan bangunan (pemanfaatan)
  • ·         Pada pasal 38 tentang penyelenggaraan bangunan (pelestarian)
  • ·         Pada pasal 39 tentang penyelenggaraan bangunan (pembongkaran)
  • ·         Pada pasal 40 dan 41 tentang hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung
  • ·         Pada pasal 42 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaran bangunan
  • ·         Pada pasal 43 tentang pembinaan bangunan gedung secara nasional
  • ·         Pada pasal 44, 45, 46 dan 47 tentang sanksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi
  • ·         Pada pasal 48 tentang ketentuan peralihan  
  • ·         Pada pasal 49 tentang ketentuan penutup (berlakunya undang-undang)


PP No 36 Tahun 2005

Dalam peraturan ini tertera banyak hal tentang fungsi bangunan gedung, perubahan fungsi gedung, dan persyaratan bangunan gedung. Termasuk penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam peraturan ini, tertera dengan lengkap pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan gedung, pembinaan, hingga sanksi.

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.


Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum peraturan perundangan ini untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Undang-undang No 28 Tahun 2002, merupakan perundangan secara umum tentang bangunan gedung itu sendiri, sedangkan PP No 36 Tahun 2005 merupakan pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.


Sumber : www.hukumonline.com website dibuka pada tanggal 8 Oktober 2017, pukul 11.00 am
http://www.arsitekindo.com/catat-ini-3-peraturan-ijin-mendirikan-bangunan-atau-imb/website dibuka pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 10.00 am
Peraturan Pemerintah Repblik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan 
Pemerintah Republik indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Baca selengkapnya »
 

Copyright © 2010 Yuni Nofitasari | Design by btemplatebox.com